Kamis, 29 November 2012

Masa Radikal Zaman Pergerakan Nasional 1900-1942


Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1956, penjajah Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul Utang Budi. C.Th van Deventer antara lain menyetakan bahwa kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal dengan sebutan Politik Etis.
Politik Etis yang diuslkan oleh C.Th van Deventer berisi tentang perbaikan-perbaikan dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah. Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi.


Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga bangsa-bangsa Belanda. Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang mempelopori dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.

Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut:
-Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam lokal.
-Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih.

Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat :
-Propagandanya yang sangat menarik.
-Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan.
-Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain.
-Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis.
-Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil.
Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia.



Partai Nasional Indonesia (PNI)
Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut:
-Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa.
-PKI sebagai partai massa telah dilarang.
-Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Soekarno (Bung Karno).
Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928.







Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut:

1.Susunan program yang meliputi:
-Bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka,
-Bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional.
2.Menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah nonkooperasi.
3.Menetapkan garis politik memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan sebagainya.
Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya pernyataan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club, dan Algemeene Studie Club. Berikut ini ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan untuk memperkokoh diri dan berpengaruh di masyarakat. Dengan mengadakan usaha-usaha dari dan untuk lingkungan sendiri seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, bank dan sebagainya. Dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat kabar Banteng Priangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta.
Kegiatan PNI ini cepat menarik massa dan hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat bahkan dengan tindakantindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu, Ir. Soekarno dengan kepiawaiannya melakukan pembelaan yang diberi judul “Indonesia Menggugat”.
Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan keberlangsungan partai. Dalam suatu kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self help dan nonkooperasi. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal strategi perjuangan. PNI Baru lebih mengutaman pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo mengutamakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.






Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 - 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu:
-Menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya;
-Menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia; dan
-Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia.
Pembentukan organisasi PPPKI sebagai ide persatuan sejak awal mengandung benih-benih kelemahan dan keretakan. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keretakan tersebut:
-Masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya.
-Kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal.
-Perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi anggota PPKI tersebut.














DAFTAR PUSTAKA
  1. Lubis, Nina H. 2008. Metode Sejarah. Bandung. Satya Historika.
  2. Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat (Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. Jakarta. PT Bumi Aksara.
  3. Ebenstein, William. 2006. Isme-isme Yang Mengguncang Dunia. Yogyakarta. Narasi.
  4. Suseno, Magnis Franz. 2003. Dalam Bayang-bayang Lenin (Enam Pemikir Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka). Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
  5. Vlekke, Bernard H. M. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta. KPG ( Kepustakaan Populer Gramedia ).
  6. Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta. Balai Pustaka.
  7. Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta. Balai Pustaka.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar